Dinamika Isu PHK, Kepanikan Sementara atau Sinyal Bahaya Nyata?

Jakarta, gulassaco.com Indonesia

—

Isu pemutusan hubungan

kerja

(

PHK

) kembali menjadi sorotan di tengah berbagai tekanan yang membayangi perekonomian nasional.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyebut 55 ribu buruh berpotensi terdampak imbas kenaikan harga gas industri.

Hal tersebut disampaikan Andi Gani di hadapan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dalam acara Rakernas KSPI di Jakarta Pusat pada Selasa (23/6).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam paparannya, Andi Gani mengatakan industri keramik sedang mengalami kesulitan imbas kenaikan harga gas industri. Ia mengatakan setidaknya ada 55 ribu buruh dari Pabrik Milenium Keramik dan Mulia Keramik terancam diberhentikan.

“Minggu depan, maksimal sepuluh hari ke depan 55 ribu orang ter-PHK. Ini menjadi kekhawatiran kita semua karena gas industri,” tutur Andi Gani.

Setelah itu pemerintah memutuskan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK dengan menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai ketua.

[Gambas:Youtube]

“Semua bersepakat memohon kami untuk menjadi ketua Satgas Mitigasi PHK karena dianggap dapat menjembatani berbagai pihak dan berbagai

stakeholder

(pemangku kepentingan) terkait,” kata Prasetyo dalam jumpa pers.

Meski demikian, para ekonom mengingatkan bahwa isu PHK perlu dibaca secara proporsional. Kondisi pasar tenaga kerja Indonesia dinilai belum berada dalam situasi kolaps, tetapi sejumlah sektor memang sedang menghadapi tekanan yang tidak ringan.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman mengatakan tekanan tersebut paling terasa di industri padat karya dan manufaktur yang sangat sensitif terhadap perubahan biaya produksi maupun kondisi pasar.

“Isu PHK massal perlu dibaca secara proporsional. Secara makro, pasar tenaga kerja belum sepenuhnya kolaps, tetapi tekanan di level sektoral memang nyata, terutama pada industri padat karya dan manufaktur yang sangat sensitif terhadap biaya bahan baku, kurs, energi, suku bunga, dan pelemahan permintaan,” kata Rizal kepada

gulassaco.comIndonesia.com

.

Menurutnya, sentimen mengenai PHK muncul karena pelaku industri mulai menghadapi kombinasi tekanan yang terjadi secara bersamaan. Biaya produksi meningkat, sementara pasar belum cukup kuat menyerap hasil produksi perusahaan.

Kondisi tersebut membuat ruang gerak industri semakin sempit. Ketika biaya terus naik tetapi penjualan belum pulih, perusahaan mulai mencari berbagai cara menjaga keberlangsungan usahanya.

Rizal menilai pelemahan nilai tukar rupiah memang menjadi salah satu faktor yang ikut menambah tekanan terhadap sektor industri, terutama bagi perusahaan yang masih bergantung pada bahan baku impor.

“Pelemahan rupiah memang menjadi salah satu faktor penting karena membuat biaya bahan baku impor lebih mahal, terutama bagi industri yang kandungan impornya tinggi. Namun, PHK tidak bisa dijelaskan hanya dari kurs,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tekanan terhadap industri juga datang dari berbagai faktor eksternal lain, seperti melemahnya permintaan global, meningkatnya ketidakpastian geopolitik, kenaikan harga energi, hingga gangguan rantai pasok internasional.

Di saat yang sama, tantangan dari dalam negeri juga belum sepenuhnya mereda. Daya beli masyarakat yang belum pulih kuat, tingginya biaya logistik, bunga kredit yang masih membebani dunia usaha, hingga perubahan regulasi dinilai memperbesar ketidakpastian.

Rizal menegaskan akar persoalan bukan hanya berasal dari satu faktor tertentu, melainkan akumulasi berbagai tekanan yang secara bersamaan menggerus daya saing industri nasional.

“Ketika permintaan melemah, biaya naik, dan kepastian kebijakan belum kuat, perusahaan cenderung mengambil langkah cepat untuk menjaga arus kas, salah satunya efisiensi tenaga kerja,” kata Rizal.

Ia menilai pemerintah perlu merespons kondisi tersebut melalui kebijakan yang lebih tepat sasaran agar tekanan terhadap sektor riil tidak semakin besar.

Menurut Rizal, langkah yang dibutuhkan antara lain menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memperkuat pasar domestik, menekan impor ilegal, memberikan insentif kepada industri padat karya yang masih memiliki prospek, serta memastikan kebijakan industri berjalan konsisten.

Risiko PHK, lanjutnya, paling besar membayangi industri tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, hingga sektor manufaktur yang masih bergantung pada bahan baku impor.

Ia mengungkapkan kondisi itu tercermin dari

Purchasing Managers Index

(PMI) manufaktur yang turun menjadi 46,9 pada Juni 2026 dari sebelumnya 50 pada Mei. Penurunan tersebut menandakan aktivitas industri kembali memasuki fase kontraksi.

Selain itu, sebanyak 23.470 pekerja tercatat mengalami PHK sepanjang Januari hingga Mei 2026. Kasus terbanyak terjadi di Jawa Barat dan Banten yang merupakan basis industri manufaktur nasional.

“PHK bukan semata karena upah atau rupiah, tetapi akumulasi tekanan. Order melemah, biaya input naik, margin menipis, ekspor tertekan, dan kebijakan industri belum cukup memberi kepastian bagi sektor riil,” tegas Rizal.

Pandangan serupa disampaikan Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita. Menurutnya, isu PHK yang kembali ramai dibicarakan bukan sekadar kepanikan sesaat.

Ronny menilai fenomena tersebut merupakan cerminan tekanan yang sedang menumpuk di sektor riil, terutama industri manufaktur dan sektor-sektor padat karya.

“Isu gelombang PHK yang mencuat belakangan ini memang tidak muncul dalam ruang hampa. Ini adalah refleksi dari tekanan yang sedang terakumulasi di sektor riil, terutama industri manufaktur dan sektor padat karya. Jadi bukan hanya panic issue, tapi juga bukan berarti akan langsung terjadi badai PHK besar dalam waktu dekat. Ini tepatnya adalah

early warning

dari pelaku industri,” ujarnya.

Menurut Ronny, penyebab munculnya kekhawatiran PHK tidak berasal dari satu faktor saja. Tekanan global dan persoalan domestik justru saling memperkuat sehingga membuat dunia usaha semakin berhati-hati.

Dari sisi global, ia melihat permintaan ekspor Indonesia sedang melemah. Industri tekstil, alas kaki, hingga elektronik mulai mengalami penurunan pesanan dari pasar luar negeri.

Kondisi tersebut membuat kapasitas produksi ikut disesuaikan. Ketika pesanan terus menurun, tenaga kerja menjadi salah satu komponen biaya yang paling cepat dikurangi perusahaan.

Selain itu, volatilitas nilai tukar rupiah juga memperbesar tekanan terhadap industri yang menggunakan bahan baku impor dalam jumlah besar. Namun, Ronny menilai tekanan dari luar negeri seharusnya tidak akan terlalu besar apabila kondisi domestik mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha.

“Yang membuat situasi menjadi lebih sensitif adalah faktor domestik. Dunia usaha saat ini menghadapi ketidakpastian kebijakan yang relatif tinggi, baik dari sisi regulasi, perpajakan, hingga kebijakan sektoral yang sering berubah atau tidak sinkron,” katanya.

[Gambas:Photo gulassaco.com]

Menurut Ronny, pelaku usaha sebenarnya tidak hanya membutuhkan berbagai bentuk insentif. Yang jauh lebih penting adalah kepastian arah kebijakan sehingga perusahaan dapat menyusun rencana bisnis dalam jangka panjang.

“Ketika kepastian itu tidak terpenuhi, maka

risk perception

meningkat, dan perusahaan cenderung mengambil langkah defensif, termasuk efisiensi tenaga kerja,” imbuhnya.

Ia menambahkan, persoalan klasik seperti biaya logistik yang tinggi, rigiditas pasar tenaga kerja di sejumlah sektor, kenaikan biaya energi, upah, dan bunga pinjaman turut mempersempit margin keuntungan perusahaan.

Dalam kondisi tersebut, PHK sering kali menjadi pilihan tercepat untuk mempertahankan kelangsungan bisnis, meski bukan keputusan yang diinginkan perusahaan. Karena itu, Ronny menilai pelemahan rupiah memang berkontribusi terhadap meningkatnya tekanan industri, tetapi bukan menjadi penyebab utama munculnya kekhawatiran PHK.

“Justru yang paling krusial adalah interaksi antara tekanan global dan kelemahan domestik. Ketika keduanya bertemu, efeknya menjadi berlipat,” terangnya.

Ia menilai isu PHK saat ini harus dipandang sebagai sinyal bahwa sektor riil sedang memasuki fase penyesuaian yang cukup berat. Risiko meluasnya PHK masih dapat ditekan apabila pemerintah mampu menghadirkan kebijakan yang memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

“Belum tentu menjadi gelombang besar dalam waktu dekat, tetapi risikonya sangat nyata jika tidak direspons dengan kebijakan yang tepat. Kuncinya ada pada bagaimana pemerintah bisa menurunkan ketidakpastian, menjaga daya beli, dan memberi ruang bernapas bagi industri. Tanpa itu, PHK tidak akan lagi menjadi isu, tapi bisa menjadi fakta yang akan terus meluas,” pungkas Ronny.

[Gambas:Video gulassaco.com]

Add

as a preferred

source on Google

Isu PHK Jadi Alarm Pelemahan Industri

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

HALAMAN:

1

2

Baca lagi: Daerah Pemutihan Denda Pajak Kendaraan 2026 Bertambah, Apa Saja?

Baca lagi: Swiluva Ma Bawa Gerakan BioMom ke Kupang, Edukasi soal Kesehatan Usus

Baca lagi: Travis Kelce Emosional Kala Ucap Janji Suci ke Taylor Swift